ANALISIS PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KELENGKAPAN PENGUNGKAPAN WAJIB LKPD (Studi empiris pada pemerintahan kabupaten dan kota di Jawa Tengah)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah dan kota di Jawa Tengah, apakah telah sesuai dengan PP No. 24 tahun 2005. Penelitian akan menganalisis pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan kota tahun 2009 yang dinilai dengan indeks pengungkapan yang dibangun berdasarkan PP No.24 tahun 2005, kemudian diuji dengan karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran pemerintah daerah, pendapatan transfer, kewajiban, umur pemerintah daerah, jumlah satuan kerja perangkat daerah, serta rasio kemandirian keuangan daerah. Variabel penelitian adalah kelengkapan pengungkapan wajib tahun 2009 yang diproksikan dalam lima kriteria pengungkapan, yaitu penyajian laporan keuangan, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Lima kriteria tersebut memuat 90 item pengungkapan laporan keuangan dalam bentuk daftar (checklist) yang disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Sampel yang diambil sebanyak 35 pemerintah daerah dari populasi 36 pemerintah daerah di Jawa Tengah yang laporan keuangannya telah diperiksa oleh BPK sampai semester kedua tahun 2009. Data diperoleh dari Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah. Untuk menguji hipotesis, instrumen statistik uji beda yang digunakan adalah t-test dengan taraf signifikansi 0,05 dalam pengujian dua arah. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kelengkapan pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah berhubungan positif dan signifikan dengan tiga variabel karakteristik pemerintah daerah, yaitu variabel kewajiban, umur pemerintah daerah, dan rasio kemandirian keuangan daerah, sedangkan variabel ukuran pemerintah daerah, pendapatan transfer, dan jumlah satuan kerja perangkat daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu hasil content analysis menunjukkan bahwa rata- rata tingkat pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah sudah cukup tinggi yaitu sebesar 79,594%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Tengah hampir menyajikan semua informasi yang seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan.