TRADISI LISAN DAN TINGGALAN BERBASIS GOTONG ROYONG; AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM KONTEKS SOSIO KULTURAL MASYARAKAT DESA

Akuntabilitas merupakan bagian dari bidang kajian akuntansi yang bersifat multitafsir sehingga memiliki makna yang berbeda pada bidang yang berbeda dan pada konteks yang berbeda. Akuntabilitas pada tatanan konseptual dapat dimaknai sebagai transparansi (transparency), pertanggungjawaban (response bility), pengawasan (scrutiny) dan menjawab pertanyaan (answerability). Namun pada tatanan praktis, terutama dalam pengelolaan dana desa, akuntabilitas dapat memiliki makna yang lain tergantung bagaimana akuntabilitas dibentuk secara sosial oleh pelakunya pada lingkungan tersebut. Dana desa menarik untuk diteliti karena jumlahnya sangat besar dan berpotensi menimbulkan masalah karena disalahgunakan (fraud) atau karena aparat dan masyarakat desa yang tidak paham dengan esensi akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkonstruksi akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam konteks sosio kultural masyarakat desa. Penelitian menggunakan paradigma interpretif dengan pendekatan studi kasus di Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Data diperoleh dengan menggunakan tiga metode yaitu wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Data dianalisis dengan pendekatan grounded theory (Strauss & Corbin, 1998, 2017), teknik ini dipilih karena prosedur dan langkah-langkah yang sistematis, sehingga memudahkan dalam mengungkap esensi makna dan dalam mengkonstruksi akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan konteks sosio kultural masyararakat desa. Penelitian ini menghasilkan dua temuan tentang akuntabilitas yang esensinya berbeda dengan konsep akuntabilitas yang selama ini ditemui dalam literatur akuntansi. Pertama, ada lima kategori akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dimaknai oleh aparat desa dan pihak terkait, yaitu akuntabilitas yang dicerminkan oleh tradisi lisan, prasasti/barang tinggalan, gotong royong, pertanggungjawaban dan administrasi. Kedua, dalam konteks sosio kultural masyarakat desa, konstruksi akuntabilitas pengelolaan dana desa memiliki dua dimensi yaitu akuntabilitas dalam bentuk pertanggung jawaban informal berupa tradisi lisan dan barang tinggalan/prasasti yang berbasis gotong royong, dan akuntabilitas regulatif (formal) yaitu berupa akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat desa) yang diwujudkan dalam bentuk baliho dan akuntabilitas vertikal (kepada pemerintah kabupaten) yang bersifat seremonial dalam bentuk pertanggungjawaban dan administrasi. Temuan ini memberi kontribusi tentang pentingnya mempertimbangkan aspek kontekstual (terutama sosio kultural masyarakat) dalam meneliti isu-isu terkini di bidang akuntansi.