PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TINGKAT KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI VARIABEL MODERAS

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan desentralisasi fiskal dan tingkat korupsi dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderasi. Tingkat korupsi diukur dengan jumlah rupiah kerugian keuangan negara pada kasus korupsi kerugian keuangan negara yang telah berkekuatan hukum. Desentralisasi fiskal diukur dengan empat indikator, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, jumlah temuan kelemahan sistem pengendalian intern pada hasil audit Badan Pengawas Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai proksi dari variabel moderasi, sistem pengendalian intern. Populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota yang ada di Pulau Jawa yaitu 113 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2015 sampai dengan 2018. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dengan sampel jenuh yaitu seluruh populasi menjadi sampel penelitian sehingga ada 452 data observasi pada penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Squares (PLS) structural equation modeling melalui software warp pls 7.0. Hasil penelitian memberikan bukti empiris bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap tingkat korupsi kabupaten/kota di Pulau Jawa yang artinya semakin rendah desentralisasi fiskal pemerintah kabupaten/kota maka semakin rendah tingkat korupsi. Sistem pengendalian intern tidak memoderasi hubungan desentralisasi fiskal dan tingkat korupsi.