AMBIGUITAS PADA AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI KOPERASI SYARIAH: MODIFIKASI PERTANGGUNGAN RISIKO & KEIKHLASAN DILANDASI OLEH TRANSPARANSI

Didalam pembentukan sebuah organisasi memiliki karakteristik dan tujuan masing-masing, dimana dalam pembentukannya terdapat beberapa jenis organisasi seperti sektor publik dan swasta. Sektor publik dikategorikan menjadi dua macam yaitu pemerintahan dan non pemerintahan atau nirlaba, menurut Bastian (2010) organisasi dalam sektor publik merupakan suatu organisasi dalam aktivitas serta kegiatannya memakai dana yang berasal dari dana masyarakat, pada sektor pemerintahan misalnya organisasi pemerintah tingkat daerah atau pemerintah tingkat pusat, sedangkan pada sektor non pemerintahan atau nirlaba seperti organisasi kepartaian, lembaga swadaya masyarakat, organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, lembaga keuangan mikro atau koperasi, organisasi tempat peribadatan dan organisasi yayasan. Penelitian ini menggunakan sebuah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi. Dalam mendapatkan data peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara in depth interview, dokumentasi dan catatan lapangan atau memo. Menggunakan teori institutional work dalam mengaitkan fenomena utama dipenelitian ini. Dalam penelitian akuntabilitas keuangan pada koperasi syariah ini peneliti berhasil menemukan sebuah makna yang menggambarkan realitas yang terjadi dalam konteks koperasi syariah dimana dalam menemukan sebuah makna tersebut peneliti mengkategorikannya menjadi tiga bagian inti yaitu usaha untuk menerapkan prinsip syariah, ambiguitas pada akuntabilitas keuangan dalam penerapan prinsip syariah dan decoupling dalam penerapan akuntabilitas keuangan syariah.