PENGARUH TEKANAN KEUANGAN, LEMAHNYA SISTEM DAN PROSEDUR, DAN PERILAKU TIDAK ETIS TERHADAP KECENDERUNGAN KECURANGAN PENGADAAN BARANG ATAU JASA PEMERINTAH DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA BALAI PELAKSANA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI WILAYAH JAWA TENGAH)

Kecurangan merupakan masalah terbesar yang dihadapi setiap instansi pemerintah maupun swasta. Salah satu sektor pemerintah yang paling banyak tersandung kasus kecurangan ialah sektor pengadaan barang atau jasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan pengadaan barang atau jasa pemerintah dapat dilihat dengan menggunakan fraud triangle dan teori planned behavior. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji apakah variabel seperti tekanan keuangan, lemahnya sistem dan prosedur, dan perilaku tidak etis memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui peran moderasi dari religiusitas. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelompok kerja yang terlibat dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah di Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Tengah, sedangkan yang dijadikan sampel yaitu sebanyak 57 orang. Teknik penentuan sampel menggunakan metode total sampling. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan dengan metode survey, kemudian diuji menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tekanan keuangan dan perilaku tidak etis berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Variabel lemahnya sistem dan prosedur berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Peran religiusitas terbukti memperlemah pengaruh lemahnya sistem dan prosedur terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang atau jasa pemerintah, tetapi tidak signifikan memoderasi pengaruh tekanan keuangan dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan pengadaan barang atau jasa pemerintah.