ANALISIS EFISIENSI KINERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI KANWIL DJP JAWA TENGAH I DALAM RANGKA PENCAPAIN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Melihat pentingnya penerimaan PBB yang merupakan bukti peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan, maka sangat penting untuk melihat dari kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam mengelola dan mengamankan penerimaan PBB. Penerimaan PBB di Kanwil DJP Jawa Tengah I dilaksanakan oleh 16 KPP Pratama. Pemungutan PBB oleh sebagian KPP Pratama di wilayah Kanwil DJP Jawa Tengah I belum efisien, hal ini terlihat dari:  Wilayah yang telah dikenakan PBB baru 97,16% dari luas wilayah yang dapat dikenakan PBB.  Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang mempunyai ketetapan di atas Rp300.000,- hanya 6,8% dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi.  Tunggakan PBB Tahun 2009 adalah Rp335.300.703.000,- yang merupakan 43% dari jumlah penerimaan PBB Tahun 2009 sebesar Rp770.754.801.000,- Penelitian ini menghasilkan nilai efisiensi teknis suatu unit kegiatan ekonomi, dalam hal ini KPP Pratama dan membandingkan secara relatif terhadap KPP Pratama yang lain dengan menggunakan Data Envelopment Analysis (DEA). KPP dikatakan efisien apabila rasio perbandingan output terhadap input-nya sama dengan satu dan KPP dikatakan kurang atau tidak efisien apabila nilai perbandingan antara output terhadap input-nya berada di antara 0 dan 1 (0 ≤ output/input ≤ 1). Hasil pengolahan terhadap data yang ada dengan analisis teknis menyatakan bahwa beberapa KPP Pratama dengan nilai efisien radial 100% pada Tahun 2009, yaitu KPP Tegal, Semarang Tengah II, Pekalongan, Pati, Kudus, Blora, dan Batang; sehingga KPP-KPP tersebut sudah tidak ada lagi pemborosan dalam penggunaan input-inputnya atau telah mampu memanfaatkan semua inputnya secara optimal. Adapun KPP-KPP yang kurang efisien pada Tahun 2009 adalah KPP Pratama Semarang Gayamsari, Semarang Selatan, Semarang Barat, Semarang Timur, Semarang Tengah I, Jepara, Demak, dan Salatiga. KPP Pratama Salatiga memiliki radial terendah, yaitu 78,41% dan KPP Semarang Gayamsari efisien radialnya 98,64%. Efisien KPP Pratama tersebut dapat ditingkatkan dengan cara: 1. Meningkatkan jumlah wilayah yang dikenakan PBB secara bertahap dengan melakukan pemetaan dan pendataan wilayah-wilayah yang belum dikenakan PBB, 2. Mendayagunakan Sumber Daya Manusia secara lebih efisien dan efektif, sehingga cakupan wilayah yang mempunyai NOP dan pencairan tunggakan PBB setiap tahun semakin meningkat. 3. Menggalakkan program kampanye PBB dan penyuluhan kepada masyarakat serta pendekatan kepada aparat pemda.