PEMODELAN EVALUASI KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DESA Proyek Percontohan di Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah

Klaten merupakan salah satu dari 35 kabupaten / kota di Jawa Tengah yang menunjukkan kinerja baik dalam berkompetisi di tingkat provinsi, khususnya dalam pengelolaan pembangunan desa. Studi ini berusaha untuk mengembangkan model untuk menilai keberhasilan pembangunan desa. Tujuan khusus dari studi ini, adalah: (1) merumuskan kriteria evaluasi untuk menilai keberhasilan pembangunan desa dengan menggunakan beberapa instrumen, (2) mengidentifikasi desa-desa berprestasi dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan, (3) memilih desa berprestasi sebagai model berdasar kluster tertentu dengan pendekatan benchmarking, dan (4) merumuskan strategi pembangunan desa dengan menggunakan sumber informasi dari desa model percontohan. Studi ini menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan responden dan tokoh-tokoh kunci (key-persons) dan juga data sekunder yang dipakai sebagai basis dalam menemukan desa-desa berprestasi. Pendekatan kuantitatif dan kualitatif diterapkan untuk menjawab tujuan penelitian yang diajukan. Dari penerapan 4 (empat) model ditemukan 3 (tiga) indikator yang selalu muncul sebagai penentu keberhasilan pembangunan desa, yaitu: (i) Sarana Perekonomian Desa, (ii) Pendidikan Masyarakat Desa, dan (iii) Kesehatan Masyarakat Desa. Ketiga indikator ini menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa. Setiap model yang diterapkan menghasilkan 10 desa berprestasi. Perpaduan dan persandingan 3 (tiga) model menghasilkan 5 (lima) desa, yang ditetapkan sebagai desa model percontohan. Dari 5 (lima) desa model percontohan, strategi pembangunan desa dirumuskan. Kinerja pembangunan desa sangat dipengaruhi kemajuan pemba�ngunan di bidang ekonomi, sosial, politik, pemerintahan dan bidang fisik prasarana. Hasil analisis dengan metode AHP mengindikasikan bahwa aspek yang utama mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa adalah bidang ekonomi (sebesar 36,5%), aspek sosial (31,1%), aspek fisik prasarana (20,9%), aspek pemerintahan (7,4%), dan aspek politik (4,9%).