ANALISIS USULAN KEBIJAKAN SOLUSI KEMACETAN JALAN MT. HARYONO KOTA SEMARANG (Di Ruas Dua Arah, Dari Pertigaan Tanah Putih Hingga Perempatan Kawasan Bangkong Dan Dari Persimpangan Peterongan Hingga Pertigaan Tanah Putih)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi kemacetan lalu lintas di Jalan MT. Haryono di Kota Semarang dan menganalisis kebijakan-kebijakan solusi kemacetan lalu lintas terhadap Jalan MT. Haryono di Kota Semarang. Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu dampak negatif dari pertumbuhan dan perkembangan kota. Jumlah pengguna kendaraan pribadi yang tidak dapat dikontrol tiap tahunnya di kota menjadi penyebab utama terjadinya kemacetan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan Analisis Proses Hirarki (AHP) sebagai metodenya. Metode ini digunakan untuk menganalisis 11 kebijakankebijakan alternatif kemacetan lalu lintas yang diusulkan oleh Key Informans yang telah melalui proses wawancara sebelumnya. Alternatifalternatif tersebut dibagi ke dalam tiga aspek, yakni Aspek Ekonomi, Aspek Sosial Budaya, dan Aspek Kelembagaan. Seluruh alternatif kebijakan akan dianalisis oleh 3 jenis responden yang berbeda, yakni Key Informans, masyarakat sekitar Jalan MT. Haryono dan pengguna MT. Haryono. Hasil dari penelitian ini berdasarkan seluruh alternatif dari tiap aspek oleh masing-masing responden untuk memilih kebijakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, yakni pemberlakuan tarif parkir yang mahal dengan Inkonsistensi Rasio sebesar ≤ 0,1, berarti bahwa analisis ini konsisten dan dapat diterima untuk dijadikan sebuah kebijakan. Pemberlakuan tarif parkir yang mahal pada kendaraan yang parkir merupakan prioritas tertinggi diantara alternatif-alternatif lainnya. Menaikkan tarif parkir kendaraan, yang berada di bahu/pinggir jalan memiliki tujuan utama mengoptimalkan jalan agar kapasitas tampak lebih lebar. Menaikkan tarif parkir kendaraan, yang berada di bahu/pinggir jalan dapat secara efektif dalam mengurangi kemacetan lalu lintas di Jalan MT. Haryono pada khususnya jika diimplementasikan secara benar dan masyarakat tidak berbuat curang terhadap pemerintah.