PANUT, Panut and MUDAKIR, Bagio and SUSILOWATI, Indah,(30 August 2010), PENGUKURAN EFISIENSI BELANJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH. , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Text (Cover)
- Published Version
Download (90kB)
Download (90kB)
Text (Abstrak (Inggris))
- Published Version
Download (142kB)
Download (142kB)
Text (Abstrak (Indonesia))
- Published Version
Download (143kB)
Download (143kB)
Text (Daftar Isi)
- Published Version
Download (325kB)
Download (325kB)
Text (Daftar Pustaka)
- Published Version
Download (155kB)
Download (155kB)
Text (Fulltext PDF Bookmarks)
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
Abstract
Pelaksanaan desentralisasi fiskal sudah berlangsung sekitar sembilan tahun sejak
efektif tahun 2001. Desentralisasi fiskal tersebut mempunyai dampak negatif
antara lain (1) pemerintah daerah membuat peraturan daerah (perda) pendapatan
asli daerah (PAD) bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi,
(2) korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) cenderung semakin meluas dan
menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, (3) penyimpangan dalam
pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi, (4) adanya kasus tindak pidana
korupsi (TPK) dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pejabat
daerah. Padahal desentralisasi fiskal didesain oleh pemerintah pusat untuk
meningkatkan kinerja dan efisiensi belanja daerah, sehingga mempercepat
pencapaian sasaran-sasaran pembangunan.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi belanja antar
kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2004-2008. Langkah-langkah analisisnya
meliputi: (1) pertama, menentukan input yang merupakan persentase belanja
daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (2) kedua,
menentukan output dengan pendekatan public sector performance (PSP). Alat
analisis yang digunakan untuk menentukan efisiensi antar kabupaten/kota dengan
metode free disposal hull (FDH). Setelah production possibility frontier
diketahui, selanjutnya dilakukan perhitungan skor efisiensi (efficiency score),
sehingga dapat dilakukan perangkingan masing-masing kabupaten/kota.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan persentase
belanja pemerintah daerah terhadap PDRBnya tinggi (diatas rata-rata) belum
mampu beroperasi pada production possibility frontier dan belum tentu memiliki
skor efisiensi yang tinggi (diatas rata-rata). Selain itu, kabupaten/kota
menghasilkan output yang cenderung mengalami penurunan (dari 1,15 menjadi
1,07), sedangkan efisiensi belanjanya cenderung mengalami peningkatan (dari
0,34 menjadi 0,44).
Keywords : | Efficiency, Expenditures, Fiscal Decentralization, Free Disposal Hull, Public Sector Performance, Central Java., Efisiensi, Belanja Daerah, Desentralisasi Fiskal, Free Disposal Hull, Public Sector Performance, Jawa Tengah. |
---|---|
Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
Volume: | UNSPECIFIED |
Number: | UNSPECIFIED |
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | Ekonomi Pembangunan |
Depositing User: | Yuwono Yuwono |
Date Deposited: | 21 Dec 2021 02:34 |
Last Modified: | 21 Dec 2021 02:34 |
URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/9777 |