PENGUKURAN EFISIENSI BELANJA PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH

Pelaksanaan desentralisasi fiskal sudah berlangsung sekitar sembilan tahun sejak efektif tahun 2001. Desentralisasi fiskal tersebut mempunyai dampak negatif antara lain (1) pemerintah daerah membuat peraturan daerah (perda) pendapatan asli daerah (PAD) bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi, (2) korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) cenderung semakin meluas dan menyebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, (3) penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah semakin tinggi, (4) adanya kasus tindak pidana korupsi (TPK) dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pejabat daerah. Padahal desentralisasi fiskal didesain oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi belanja daerah, sehingga mempercepat pencapaian sasaran-sasaran pembangunan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi belanja antar kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2004-2008. Langkah-langkah analisisnya meliputi: (1) pertama, menentukan input yang merupakan persentase belanja daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), (2) kedua, menentukan output dengan pendekatan public sector performance (PSP). Alat analisis yang digunakan untuk menentukan efisiensi antar kabupaten/kota dengan metode free disposal hull (FDH). Setelah production possibility frontier diketahui, selanjutnya dilakukan perhitungan skor efisiensi (efficiency score), sehingga dapat dilakukan perangkingan masing-masing kabupaten/kota. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kabupaten/kota dengan persentase belanja pemerintah daerah terhadap PDRBnya tinggi (diatas rata-rata) belum mampu beroperasi pada production possibility frontier dan belum tentu memiliki skor efisiensi yang tinggi (diatas rata-rata). Selain itu, kabupaten/kota menghasilkan output yang cenderung mengalami penurunan (dari 1,15 menjadi 1,07), sedangkan efisiensi belanjanya cenderung mengalami peningkatan (dari 0,34 menjadi 0,44).