Perubahan sistem pengendalian manajemen konsekuensi penerapan BLU pada Pemerintah Daerah: respons penghindaran terhadap tekanan koersif

Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengapa dan bagaimana perubahan sistem pengendalian manajemen konsekuensi pengadopsian model pengelolaan BLU. Penelitian ini mengasumsikan bahwa sistem pengendalian manajemen merupakan realita sosial. Oleh sebab itu, untuk memahaminya digunakan pendekatan penelitian studi kasus interpretattif. Data penelitian dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis tematik. Studi ini menemukan, bahwa adopsi BLU merupakan respon strategis terhadap tekanan koersif. Langkah Strategis Pemerintah Daerah ditempuh dengan menerima tuntutan secara simbolis, dan menyembunyikan ketidaktaatan melalui praktik seremonial. Reaksi pemerintah daerah ini, merupakan gambaran dinamika intra organisasi Pemerintah Daerah. Dinamika dalam organisasi menghasilkan strategi menghadapi tekananan tersebut. Strategi ini berimplikasi pada defisit kendali sejalan dengan peningkatan otonomi pengelolaan keuangan BLU. Namun terdapat juga secercah harapan, yakni munculnya beberapa inovasi dalam praktik BLU, namun dalam bayang-bayang budaya birokrasi. Penelitian menjelaskan bahwa pengadopsian lembaga model NPM di Indonesia yang dikenal dengan label BLU, berbeda dengan ide idealnya. Implementasi konsep lembaga ini tidak konsisten dengan modelnya. Inti model lembaga model NPM, pemberian otonomi yang disertai dengan pengendalian yang ketat berdasarkan kinerja. Namu, praktek pemberian otonomi pada BLU diawali penyusunan aturan yang banyak. Pada sisi yang lain, sistem pengendalian masih sebatas melengkapi syarat atau ketentuan. Penelitian ini melengkapi kekurangan penelitian terkait penerapan institusi model NPM di negara berkembang, khususnya pada Pemerintah Daerah. Penelitian ini juga melengkapi minimnya penelitian tentang sistem pengendalian manajemen di sektor publik, khususnya dalam rangka implementasi BLU di Pemerintah Daerah di Indonesia.