MODEL PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PENYULUH PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA USAHATANI: STUDI EMPIRIS DI PROVINSI JAWA TENGAH

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi kinerja atau peran penyuluh pertanian lapangan dalam peningkatan produksi pertanian tanaman pangan unggulan di Jawa Tengah, (2) merumuskan model penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian lapangan di Jawa Tengah, (3) mengestimasi biaya transaksi yang diperlukan untuk merevitalisasi kegiatan penyuluh pertanian lapangan. Kabupaten Grobogan, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang diambil sebagai kabupaten model yang mewakili kinerja usahatani biji-bijian, padi-padian dan sayur-sayuran di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dengan responden dan key-persons. Dengan multistages sampling dipilih 200 petani dan 30 penyuluh pertanian. Data sekunder runtut waktu yang relevan dan data sekunder lainnya dari jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan telah dipakai untuk memperkaya penelitian ini. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan profil responden, kinerja penyuluh, dan pengestimasian biaya transaksi untuk melaksanakan skenario model revitalisasi kelembagaan penyuluhan guna penguatan kapasitas penyuluh untuk meningkatkan kinerja usahatani. Perilaku usahatani di daerah penelitian ditemukan belum efisien, sehingga masih ada peluang untuk mengoptimalkan produksi usahatani melalui penyuluhan. Kinerja penyuluh pertanian di Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Klaten tergolong sedang dan Kabupaten Magelang tergolong rendah. Hal ini disebabkan jumlah penyuluh di daerah penelitian masih kurang dan keahlian penyuluh belum sesuai dengan tuntutan polivalen yaitu menguasai beberapa bidang penyuluhan yang meliputi tanaman pangan, holtikultura, perikanan, kehutanan, dan peternakan. Penelitian ini menyajikan 3 skenario kelembagaan penyuluhan pertanian (1) model sentralisasi, (2) model desentralisasi (existing model), (3) model skenario peneliti (proposed model) yang dimodifikasi dari model desentralisasi dan revitalisasi kelembagaan penyuluhan. Biaya model sentralisasi lebih rendah daripada model desentralisasi. Namun, biaya transaksi yang dikeluarkan untuk menjalankan skenario revitalisasi penguatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian jauh lebih tinggi yaitu sebesar 110 milyar rupiah. Biaya transaksi per unit yang dibutuhkan untuk merevitalisasi kelembagaan penyuluh pertanian tingkat nasional (26 milyar), provinsi (32 milyar), kabupaten/kota (700,3 juta) dan kecamatan (51 juta). Pada tingkat nasional, biaya transaksi sebagian besar digunakan untuk operasional & maintenance dan establishment, sedangkan di tingkat provinsi paling besar digunakan untuk biaya operasional & maintenance, di kabupaten/kota digunakan untuk biaya establishment, sedangkan di tingkat kecamatan biaya dibutuhkan untuk pembuatan keputusan dan operasional & maintenance. Secara keseluruhan, biaya transaksi sebagian besar digunakan untuk biaya operasional & maintenance dan biaya establishment. Dalam rangka merevitalisasi penguatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di Jawa Tengah, skenario 3 ini tidak mudah untuk dimplementasikan, tetapi apabila ingin mengubah kinerja agribisnis yang pertimbangkan dengan melibatkan semua stakeholders.