ISMAIL, Ismail,(2011), ANALISIS PERILAKU KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PEMERINTAH KOTA SEMARANG. , UNSPECIFIED, UNSPECIFIED
Text (Cover)
- Published Version
Download (59kB)
Download (59kB)
Text (Abstrak (Inggris))
- Published Version
Download (112kB)
Download (112kB)
Text (Abstrak (Indonesia))
- Published Version
Download (112kB)
Download (112kB)
Text (Daftar Pustaka)
- Published Version
Download (478kB)
Download (478kB)
Text (Fulltext PDF Bookmarks)
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
Abstract
Ketidakpatuhan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah masih
relatif banyak terjadi di Indonesia. Padahal Pemerintah telah menyusun pedoman
pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang wajib diikuti oleh para
pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa.
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pengelola kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang. Sampel
penelitian terdiri dari 107 orang pengelola kegiatan pengadaan barang/jasa
pemerintah yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa.
Model ketidakpatuhan dalam penelitian ini menggunakan beberapa
variabel independen seperti lingkungan sosial, probabilitas terdeteksinya
ketidakpatuhan, probabilitas pengenaan hukuman yang menjerakan, manfaat
ekonomi, dan faktor demografi berupa jenis gender, tingkat pendidikan dan masa
kerja. Model Probit digunakan untuk menganalisis model penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel independen secara
simultan mempengaruhi perilaku ketidakpatuhan pada α = 5 %. Variabel
lingkungan sosial, probabilitas terdeteksinya ketidakpatuhan dan pengenaan
hukuman yang menjerakan berpengaruh negatif dan signifikan. Variabel manfaat
ekonomi dan masa kerja berpengaruh positif dan signifikan. Variabel jenis gender
dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku
ketidakpatuhan dari para responden.
Secara singkat, saran penting dari penelitian ini adalah bahwa penegakan
kode etik dan aturan perilaku, peningkatan kapasitas aparat pengawasan dan
penegak hukum, serta pengenaan hukuman yang menjerakan diperlukan untuk
meningkatkan tingkat kepatuhan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa
pemerintah.
Keywords : | Non-compliance, public sector, procurement, government, Probit, Semarang, Ketidakpatuhan, Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah, Probit, Semarang. |
---|---|
Journal or Publication Title: | UNSPECIFIED |
Volume: | UNSPECIFIED |
Number: | UNSPECIFIED |
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | Ekonomi Pembangunan |
Depositing User: | Yuwono Yuwono |
Date Deposited: | 27 Sep 2022 11:37 |
Last Modified: | 27 Sep 2022 11:37 |
URI: | https://repofeb.undip.ac.id/id/eprint/11607 |