EARMARKING DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU: PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN OUTCOME KESEHATAN DI INDONESIA

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) berperan penting dalam merespon eksternalitas negatif dari konsumsi produk hasil tembakau. Dana ini diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah penghasil cukai dan/atau produk hasil tembakau. Kebijakan ini memiliki ketentuan penggunaan dalam bentuk program kerja yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Keuangan. Pemerintah daerah difokuskan untuk mengelola dana dalam rangka meningkatkan outcome kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari peningkatan angka harapan hidup. Akan tetapi, angka penyakit tidak menular masih mengalami peningkatan walaupun telah mendapatkan transfer DBH CHT. Beberapa penelitian field study menemukan pengaruh yang tidak signifikan antara DBH CHT terhadap peningkatan outcome kesehatan di beberapa daerah penerima dana. Sedangkan, penelitian kuantitatif yang melihat secara agregat dampak dari DBH CHT terhadap outcome kesehatan di Indonesia belum pernah diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh earmarking DBH CHT terhadap outcome kesehatan masyarakat Indonesia yang terkena dampak eksternalitas negatif dari konsumsi produk hasil tembakau. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan Random Effect Model untuk menganalisis 34 provinsi di Indonesia pada tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa earmarking DBH CHT tidak berpengaruh terhadap outcome kesehatan. Hasil ini mendukung beberapa penelitian field study yang menyatakan faktor-faktor penyebab tidak berpengaruhnya DBH CHT terhadap outcome kesehatan seperti isu tata kelola pemerintahan daerah dan pagu alokasi yang belum dipenuhi untuk sektor kesehatan. Pemerintah pusat perlu mengevaluasi kembali realisasi transfer dan memastikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program yang telah di-earmarking sesuai dengan pagu alokasi DBH CHT, terutama pada sektor kesehatan.