PENGARUH KEBIJAKAN KERINGANAN TARIF PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PBB DENGAN DAMPAK DIGITALISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan keringanan tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta menguji peran digitalisasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, namun tingkat kepatuhan wajib pajak PBB masih belum optimal di berbagai wilayah. Pemerintah daerah seperti Kota Semarang telah mengimplementasikan berbagai kebijakan fiskal, termasuk insentif keringanan tarif dan penegakan sanksi, serta mendorong digitalisasi pelayanan perpajakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Namun demikian, efektivitas gabungan kebijakan ini terhadap kepatuhan wajib pajak perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya dalam konteks peran digitalisasi sebagai faktor yang memoderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 wajib pajak PBB di Kota Semarang yang dipilih secara purposive. Pengujian data dilakukan menggunakan analisis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (SmartPLS). Variabel independen dalam penelitian ini adalah kebijakan keringanan tarif pajak dan sanksi pajak, variabel dependen adalah kepatuhan wajib pajak PBB, dan digitalisasi berperan sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kebijakan keringanan tarif pajak maupun sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, digitalisasi tidak memoderasi hubungan antara kebijakan keringanan tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran teknologi digital lebih efektif mendukung kebijakan berbasis insentif dibandingkan kebijakan berbasis sanksi. Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kompetensi digital dalam mendukung strategi kepatuhan berbasis insentif.