PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL DAN FAKTOR POLITIK TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Kemiskinan masih menjadi permasalahan fundamental bagi Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah sempat mengalami peningkatan kemiskinan yang signifikan selama pandemi Covid-19. Perlahan persentase kemiskinan mulai terkontrol dan tren persentase cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Meskipun mengalami penurunan, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan kemiskinan nasional. Penurunan kemiskinan pasca pandemi Covid-19 dimungkinkan berkat peran dari pemerintah pusat dan daerah. Penerapan desentralisasi fiskal akan memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dan dapat menyesuaikan kebijakan dengan keadaan masyarakat. Permasalahannya, kemandirian daerah di Jawa Tengah masih tergolong kurang dan bergantung dari transfer pusat. Selain itu, faktor politik seperti pemerintah petahana dan tahun pemilukada yang ada di daerah juga dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh desentralisasi fiskal dan faktor politik terhadap kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda pendekatan Fixed Effect Model (FEM) Cross-section weights dengan data panel dari 35 kabupaten/kota selama tahun 6 tahun. Hasil temuan menunjukkan bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Dumi Pandemi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dumi Petahana, Dumi Tahun Pemilukada, dan PDRB Per Kapita menunjukkan pengaruh negatif dan signfikan terhadap kemiskinan. Sedangkan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Rerata Lama Sekolah (RLS) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.