MENAVIGASI POLYCENTRIC ACCOUNTABILITY: STUDI ETNOGRAFI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA LEMBAGA ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH MUHAMMADIYAH

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana akuntabilitas dikonstruksikan, dipraktikkan, dan dimaknai dalam konteks organisasi filantropi berbasis agama yang kompleks. Menggunakan pendekatan etnografi Spradley, penelitian ini mengeksplorasi praktik akuntabilitas di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Pusat sebagai situs penelitian. Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan aktor kunci (Eksekutif dan Badan Pengurus), serta analisis dokumen yang dianalisis melalui tahapan analisis domain, taksonomi, komponensial, dan tema kultural. Hasil penelitian menemukan bahwa akuntabilitas di LAZISMU bukanlah entitas teknis yang statis, melainkan sebuah konstruksi sosial yang dinamis hasil negosiasi dalam karena akuntabilitas polisentris. Organisasi menghadapi tekanan institusional ganda (isomorfisme) dari regulator negara yang menuntut kepatuhan legal-formal dan organisasi induk Muhammadiyah yang menuntut keselarasan ideologis. Dalam merespons tekanan tersebut, aktor organisasi menerapkan strategi adaptif berupa respons strategis (acquiescence hingga compromise) dan mekanisme decoupling (pemisahan). Praktik decoupling ini dimaknai bukan sebagai kegagalan integritas, melainkan sebagai bentuk kerja kelembagaan (institutional work) yang aktif untuk menjembatani kesenjangan antara tuntutan profesionalisme modern dengan budaya keikhlasan (volunterisme), serta menyeimbangkan otoritas syariah dengan pragmatisme operasional. Secara teoretis, penelitian ini menyumbangkan model konseptual Konstruksi Akuntabilitas Asimetris yang terbentuk melalui alur kausalitas Input-Proses-Output. Tekanan lingkungan dan pergulatan logika internal (Input) mendorong pilihan strategi adaptif (Proses) yang pada akhirnya menghasilkan wajah akuntabilitas yang tidak seimbang (Output). Akuntabilitas kepatuhan ke atas (upward accountability) berjalan sangat mapan dan disiplin demi legitimasi formal, sementara akuntabilitas dampak ke bawah (downward accountability) masih bersifat transisi dan terpinggirkan. Implikasi penelitian ini menyarankan perlunya reorientasi strategis dari sekadar pengejaran legitimasi formal menuju penguatan substansi dampak sosial, serta harmonisasi regulasi yang mengakomodasi karakteristik unik lembaga zakat berbasis organisasi masyarakat.