PROSES TRANSFORMASI ORGANISASI (Studi Kasus pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Perubahan lingkungan strategis, tuntutan akuntabilitas publik, serta dinamika regulasi mendorong organisasi sektor publik untuk terus menyesuaikan diri agar tetap relevan dan efektif dalam menjalankan fungsinya. Kondisi tersebut menuntut adanya transformasi organisasi, tidak hanya pada aspek struktural dan administratif, tetapi juga pada sistem kerja, budaya organisasi, dan pola pengelolaan sumber daya manusia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga negara independen mengalami proses transformasi kelembagaan pasca berlakunya Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024, yang mengubah posisi kelembagaan dan sistem kepegawaiannya ke dalam kerangka Aparatur Sipil Negara (ASN). Transformasi ini membawa implikasi signifikan terhadap tata kelola organisasi, pola kerja, sistem kinerja, serta budaya profesional yang selama ini menjadi karakter khas KPPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi organisasi yang berlangsung di KPPU, dengan menelaah tahapan transformasi, tantangan yang dihadapi, serta strategi organisasi dan kepemimpinan dalam mengelola perubahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pimpinan dan pegawai KPPU yang terlibat langsung dalam proses transformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transformasi organisasi di KPPU berlangsung secara bertahap dan dinamis, meliputi perubahan struktur, sistem kepegawaian, kinerja, dan budaya kerja. Proses ini dipengaruhi tidak hanya oleh faktor regulatif, tetapi juga oleh aspek psikologis, budaya, dan profesional pegawai. Kepemimpinan yang komunikatif dan memberi keteladanan menjadi kunci menjaga stabilitas selama transisi. Transformasi KPPU masih berada pada tahap penyesuaian dan penguatan fondasi, sehingga keberlanjutannya bergantung pada konsistensi kebijakan, internalisasi nilai baru, serta kemampuan menyeimbangkan tuntutan birokrasi ASN dengan karakter penegakan hukum persaingan usaha.