Analisis Determinan Ketimpangan Wilayah Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tahun 2015-2022

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola ketimpangan antardaerah serta pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah puskesmas, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, aglomerasi industri, belanja pemerintah, dan keberadaan aktivitas pertambangan terhadap ketimpangan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Papua selama tahun 2015–2022. Penelitian ini menggunakan data panel dari 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua tahun 2015–2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Minerba One Map Indonesia (MOMI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ketimpangan wilayah diukur menggunakan Indeks Williamson. Analisis ini menggunakan regresi data panel dengan Fixed Effect Model (FEM), yang dipilih berdasarkan uji Chow dan Hausman, serta menggabungkan Robust Clustered Standard Error untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi yang terdeteksi dalam model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan wilayah di Provinsi Papua mengalami fluktuasi antara tahun 2015 dan 2022, dengan Kabupaten Mimika secara konsisten mencatat tingkat ketimpangan tertinggi. Pertumbuhan ekonomi dan aglomerasi industri memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan antardaerah, sedangkan belanja pemerintah memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Jumlah puskesmas, rata-rata lama sekolah, kepadatan penduduk, dan keberadaan aktivitas pertambangan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap ketimpangan wilayah. Jumlah puskesmas, rata-rata lama sekolah, dan keberadaan aktivitas pertambangan memiliki arah hubungan negatif, sedangkan kepadatan penduduk memiliki arah hubungan positif. Ketujuh variabel independen tersebut secara bersamaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan wilayah dengan kontribusi sebesar 22,64 persen. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerataan pembangunan ekonomi, fasilitas kesehatan, pendidikan, serta pemanfaatan aktivitas pertambangan terus ditingkatkan untuk mengurangi ketimpangan antardaerah di Provinsi Papua.