PENGARUH KUALITAS INSTITUSI DAN DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP TAX EFFORT KABUPATEN/KOTA DI PULAU JAWA (PENDEKATAN STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS TAHUN 2017–2024)

Penerimaan pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Kinerja penerimaan pajak umumnya dinilai dengan ketercapaian target realisasi penerimaan pajak dan local tax ratio. Kedua indikator tersebut belum memberikan informasi mengenai penyebab perbedaan penerimaan pajak antar pemerintah daerah. Penilaian kinerja perlu didasarkan pada kapasitas perpajakan maksimum dan kemampuan pemerintah dalam mencapai kapasitas tersebut, melalui pendekatan tax capacity dan tax effort. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi tax capacity, menganalisis peran kualitas institusi dan pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap tax effort melalui perubahan tingkat inefisiensi pemungutan pajak, dan mengukur tingkat tax effort pada 113 kabupaten/kota di Pulau Jawa periode 2017-2024. Metode Stochastic Frontier Analysis (SFA) digunakan untuk mengestimasi tax frontier dan efek inefisiensi secara simultan melalui metode maximum likelihood. Fungsi tax frontier mencakup karakteristik ekonomi daerah, sedangkan model inefisiensi mencakup kualitas institusi dan tingkat desentralisasi fiskal. Hasil penelitian pada model frontier menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman, real estat, konstruksi, dan manufaktur berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax capacity, sedangkan sektor pertanian berpengaruh negatif dan signifikan. PDRB per kapita memiliki hubungan non-linear berbentuk inverted-U terhadap tax capacity. Pada model inefisiensi, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan derajat desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inefisiensi pemungutan pajak daerah, sedangkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan indeks Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tidak berpengaruh signifikan. Tingkat inefisiensi dan tax effort memiliki hubungan yang berlawanan arah, sehingga penurunan tingkat inefisiensi akan meningkatkan tax effort. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat demokrasi dan desentralisasi fiskal berperan dalam mendorong kemampuan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kapasitas pajaknya. Rata-rata tax effort menunjukkan bahwa penerimaan pajak aktual kabupaten dan kota baru mencapai sekitar 34,3% dan 59,35% dari kapasitas pajak yang dapat dicapai, sehingga masih terdapat ruang untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah untuk menggunakan tax effort sebagai bahan evaluasi kinerja pajak daerah, memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan penerimaan pajak, serta meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan untuk mendorong kepercayaan masyarakat dan optimalisasi pemungutan pajak daerah.