KEBIJAKAN ANGGARAN PETAHANA LAME-DUCK: ANALISIS EMPIRIS BUPATI/WALI KOTA DI INDONESIA

Batas masa jabatan kepala daerah secara teoretis memutus akuntabilitas elektoral dan dapat mengubah perilaku penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menganalisis secara empiris perbedaan alokasi anggaran belanja antara petahana lame-duck dan petahana yang bukan lame-duck di Indonesia. Analisis menggunakan data pooled cross-section dari 735 observasi bupati atau wali kota pada tahun 2015, 2017, 2018, dan 2020 dengan metode Pooled Ordinary Least Squares yang memasukkan efek tetap provinsi dan tahun. Struktur anggaran belanja mencakup empat pos utama, yaitu belanja modal, belanja sosial, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa, di mana petahana lame-duck diukur menggunakan dumi kepala daerah definitif pada periode kedua masa jabatan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa petahana lame-duck berhubungan positif dengan total belanja daerah dan dengan porsi belanja sosial. Pada belanja modal, belanja pegawai, serta belanja barang dan jasa tidak ditemukan hubungan yang signifikan secara statistik.