DESENTRALISASI, PARTISIPASI POLITIK, KARAKTERISTIK DAERAH DAN KASUS KORUPSI: STUDI KASUS 35 KAB/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Adanya desentralisasi sangat diharapkan mampu memperbaiki masalah-masalah yang ada di pusat seperti kurang efektifnya layanan kepada masyarakat dikarenakan pusat tidak mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat sehingga sering terjadi ketidakcocokan atau in-line. Selain itu, dengan adanya desentralisasi diharapkan mampu mengatasi masalah di pusat seperti halnya korupsi. Namun, kenyataanya dengan adanya desentralisasi justru memberi peluang pada pemerintah daerah untuk melakukan korupsi. Korupsi pada sistem desentralisasi dapat melalui jalur birokrasi, karena birokrasi pemerintah merupakan penyedia utama fasilitas barang publik dan berbagai peraturan - peraturan yang berlaku di suatu daerah. Pada penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh dari tingkat kemandirian daerah, tingkat partisipasi masyarakat, Sumber Daya Alam, pendidikan, PDRB dan dana perimbangan terhadap korupsi. Kemudian secara teknis, penelitian ini mengandung tahapan pemeriksaan yang disesuaikan dengan rumusan dan tujuan penelitian, yaitu: pemeriksaan perngaruh dari tingkat kemandirian, tingkat partisipasi politik, Sumber Daya Alam, pendidikan, PDRB, dan dana perimbangam terhadap korupsi. Penelitian ini dilakukan melalui model regresi logit yang mencakup 35 Kab/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam periode tahun 2013-2017. Hasil dari penelitian ini adalah dari 6 variabel yang peneliti gunakan, ternyata hanya ada satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap probabilitas terjadinya korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2013-2017.