DISPARITAS FISKAL ANTAR PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah pada masing-masing pemerintah kabupaten/kota di Indonesia tidak sama sehingga kapasitas fiskalnya juga bervariasi. Untuk mengurangi perbedaan kapasitas fiskal antar daerah maka pemerintah pusat perlu memberikan Dana Perimbangan yang jumlahnya semakin besar setiap tahun. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis disparitas fiskal horisontal antar pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2013 dan menganalisis efek dari pemberian Dana Perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat terhadap disparitas fiskal yang ada. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan jumlah penduduk. Alat analisis untuk menganalisis data menggunakan statistika deskriptif. Disparitas fiskal dianalisis nilai rata-rata, variasi, standar deviasi dan koefisien variasi dari kapasitas fiskal masing-masing kabupaten/kota di suatu provinsi berdasar pembagian wilayah Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan terdapat disparitas fiskal antara pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada tingkat menengah. Efek dari pemberian Dana Perimbangan mengurangi disparitas fiskal namun tidak merubah tingkat disparitas.