ANALISIS POLA KORUPSI DI LEMBAGA PEMERINTAH INDONESIA

ABSTRAK Korupsi merupakan salah satu masalah terbesar di indonesia karena berdampak buruk terutama pada perekonomian. Pihak KPK mengatakan bahwa kerugian negara akibat korupsi dari 2004 sampai 2011mencapai Rp 39.3 triliun. Penelitian ini menganalisis mengenai pola korupsi di lembaga pemerintah indonesia dengan melihat 49 kasus tindak pidana korupsi yang sudah mendapatkan putusan incracht dari tahun 2005 sampai 2013 agar kedepannya pemerintah tahu bagaimana mengatasi dan mencegah korupsi di indonesia setelah mengetahui pola yang ada. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk melihat pola korupsi dengan mengacu kepada teori Principal Agent serta benefit cost ratio untuk melihat kecenderungan orang yang bekerja di lembaga pemerintah untuk melakukan korupsi. Penelitian ini menggunakan 3 bentuk pola korupsi yaitu: Mercenery Abuse Of Power, Discretinery Abuse Of Power, Ideological Abuse Of Power. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ketiga pola korupsi tersebut, Mercenery Abuse Of Power merupakan pola korupsi yang paling sering terjadi dan kemudian diikuti dengan Discretinery Abuse Of Power dan Ideological Abuse Of Power. Hasil perhitungan menggunakan Benefit cost ratio menunjukkan B/C > 1 yang artinya seseorang yang bekerja pada lembaga pemerintah akan cenderung melakukan korupsi. Dari kejadian tersebut pemerintah diharapkan dapat memperkuat Undang Undang yang ada terutama mengenai uang pengganti. Pemerintah juga dapat memberikan pendidikan bahaya korupsi ataupun dengan penanaman budaya antikorupsi serta pemerintah juga harus transparan mengenai anggarannya. Kata kunci: Principal-agent, incracht, pola korupsi, benefit-cost ratio.