ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI REGIONAL TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN PERKOTAAN (Studi Kasus 44 Kota di Indonesia Tahun 2007-2010)

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, dimana di dalamnya menyangkut berbagai aspek kehidupan, dari aspek ekonomi hingga sosial. Penyebaran penduduk miskin di Indonesia terfokus pada wilayah perkotaan dan pedesaan. Kemiskinan perkotaan menjadi isu yang kian relevan dan mendesak untuk ditangani, terkait dengan dinamika pembangunan perkotaan serta pertumbuhan populasi yang menyertainya. Dalam perkembangannya, terlihat kecenderungan urbanisasi kependudukan di Indonesia juga diikuti dengan urbanisasi kemiskinan yang lebih lanjut berdampak pada timbulnya berbagai aspek permasalahan kemiskinan perkotaan dan membuat kemiskinan perkotaan mempunyai rigiditas dalam penurunannya dibandingkan pedesaan. Stabilitas perekonomian regional sedikit banyak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, beberapa variabel ekonomimakro menjadi indikatornya. Upaya dalam mengatasi kemiskinan hendaknya mengacu pada perkembangan variabel-variabel tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis variabel ekonomimakro regional, dalam hal ini PDRB, pengangguran, dan inflasi di perkotaan selama periode tahun 2007-2010. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa panel data, terdiri dari data time series selama periode 2007-2010 dan data cross section 44 kota di Indonesia. Pendekatan yang dipergunakan untuk mengestimasi data panel ialah Fixed Effect Model (FEM), dengan memasukkan variabel dummy dalam persamaan atau disebut juga dengan Least Square Dummy Variabel (LSDV). Variabel dummy wilayah digunakan dalam model penelitian ini karena adanya perbadaan karakteristik dan sumber daya yang dimiliki masing-masing daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sementara itu, variabel pengangguran dan inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan. Sehingga, PDRB, pengangguran, dan inflasi layak menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan perkotaan.