ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI JAWA TENGAH SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Kebijakan otonomi daerah ditetapkan dengan pemikiran hal tersebut mampu meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Namun dalam kenyataannya, data 2004-2008 menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah masih rendah yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya realisasi PAD, TPD, dan menurunnya realisasi pajak daerah dan restribusi daerah, serta meningkatnya proporsi penerimaan DAU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerimaan PAD dan kemampuan keuangan kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah otonomi daerah. Objek penelitian adalah 35 Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah mengenai penerimaan PAD dan kemampuan yang meliputi time series periode tahun 1994-2008. Data penelitian berupa PAD, belanja pembangunan, APBD, pajak, retribusi, PDRB, BHPBP, DAK, DAU, TPD yang diperoleh dari BPS Propinsi Jawa Tengah dalam Angka 1995-2009. Data selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif, analisis Mann-Whitney U, dan metode kuadran. Hasil penelitian adalah (1) ada perbedaan penerimaan daerah yang signifikan antara sebelum dengan sesudah otonomi daerah, kecuali rasio PAD. Setelah otonomi daerah, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan penerimaan PAD melalui peningkatan penerimaan pajak dan retribusi. Meski demikian, peningkatan penerimaan PAD tidak secara otomatis meningkatkan kontribusi PAD dalam APBD. (2) Ada perbedaan kemampuan keuangan daerah yang signifikan antara sebelum dan sesudah otonomi daerah, kecuali indeks share. Pemerintah daerah pada era otonomi daerah mampu meningkatkan penerimaan PAD. Meski demikian, meningkatnya penerimaan PAD belum memberikan kontribusi yang besar dalam APBD. (3) Sebelum otonomi daerah diketahui bahwa sebagian besar (88,57%) daerah memiliki kemampuan keuangan yang rendah, sehingga masih mengandalkan dana dari pusat untuk membiayai belanja modal. Kondisi tersebut masih berlangsung sampai sesudah otonomi daerah, bahkan jumlah daerah yang memiliki kemampuan keuangan daerah rendah meningkat (dari 88,57% menjadi 91,43%).