ANALISIS KOMPOSISI PERAN PEMERINTAH DAERAH DAN RUMAH TANGGA DALAM PEMBIAYAAN PENDIDIKAN GUNA MENSUKSESKAN PROGRAM WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI KOTA SEMARANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris besarnya pembiayaan pendidikan dasar yang ditanggung oleh Pemerintah daerah dan rumah tangga di Kota Semarang. Pembiayaan pendidikan dasar merupakan salah satu penentu keberhasilan Program Wajib Belajar 9 Tahun. Pola pembiayaan pendidikan yang ideal akan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan secara berkelanjutan. Sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang diharapkan dapat bersaing secara regional maupun nasional dalam mensukseskan Program Wajib Belajar 9 Tahun, sehingga setiap penduduknya memiliki kemampuan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidupnya lebih baik. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebar ke sekolah-sekolah yang menjadi sampel penelitian dan data sekunder dari berbagai instansi terkait. Sekolah yang menjadi sampel penelitian adalah SDN Karanganyar 02, SDN Gebangsari 04, SDN Pleburan 01, SMPN 7, SMPN 16, dan SMPN 21 yang berada di Kota Semarang. Wawancara mendalam pada kepala sekolah digunakan untuk menggali informasi lebih jauh tentang sumber penerimaan dana pendidikan dan pengelolaannya di sekolahnya. Metode analisis yang digunakan adalah unit cost (biaya satuan) dengan pendekatan mikro dan cohort. Analisis unit cost digunakan untuk mengetahui besarnya biaya satuan per siswa menurut jenjang dan jenis pendidikannya. Selain itu juga digunakan untuk menilai berbagai alternatif kebijakan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan analisis cohort digunakan untuk menyusun proyeksi jumlah siswa SD dan SMP untuk memudahkan estimasi kebutuhan dana untuk memenuhi SPM Pendidikan Dasar pada tahun 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rumah tangga hanya berperan sebesar 4,07 persen dari total pembiayaan pendidikan dasar di Kota Semarang. Sedangkan 54,83 persen pembiayaan pendidikan dasar ditanggung oleh Pemerintah daerah, 20,74 persen oleh lainnya, 19,39 persen oleh Pemerintah Pusat, dan 0,97 persen oleh donatur. Proyeksi jumlah siswa SD diperkirakan berbanding terbalik dengan siswa SMP yang cenderung meningkat sampai dengan tahun 2015. Hasil proyeksi jumlah siswa SD dan SMP tersebut berimplikasi pada besaran estimasi biaya total pendidikan sejumlah Rp 909.592.814.177,00. Untuk melengkapi melengkapi kebutuhan sumber daya pendidikan dasar dialokasikan dana 67,43 persen dari estimasi biaya total pendidikan.