INTERAKSI STRATEGIS BELANJA ANTAR PEMERINTAH DAERAH DAN YARDSTICK COMPETITION: STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH 2001- 2013

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi strategis belanja antar pemerintah daerah dan mekanisme yardstick competition. Ketika kompetisi antar pemerintah daerah yang didorong oleh mekanisme migrasi penduduk antar wilayah (Tiebout Model) tidak dapat terap, maka mekanisme yang diharapkan dapat mendorong kompetisi antar pemerintah daerah adalah mekanisme yardstick. Mekanisme yardstick competition menunjukan bahwa ketika terjadi informasi asimetris antar masyarakat dan pemerintah daerah, maka masyarakat akan menggunakan spillover informasi penyediaan barang publik dan menu pajak di wilayah lain sebagai tolak ukur dalam menilai kinerja petahana yang duduk di pemerintahan. Kemudian, hal tersebut akan mempengaruhi preferensi pemilih apakah ia akan memilih petahana tersebut lagi pada pilkada periode berikutnya. Perbandingan dengan wilayah lain tersebut akan menyebabkan petahana berinteraksi secara strategis dengan daerah lain dalam menentukan alokasi belanja dan tingkat pajaknya. Hal tersebut karena ia berkepentingan agar terpilih kembali pada periode berikutnya. Petahana yang ingin dipilih kembali pada periode berikutnya akan berinteraksi dengan meniru bagaimana kebijakan pemerintah daerah lain yang dijadikan masyarakatnya sebagai tolak ukur. Penelitian ini menggunakan data hasil pilkada pada tahun 2005-2013 dan data APBD 2001- 2012 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Model yang digunakan adalah model probit (untuk probabilitas petahana), model spatial autoregressive (SAR) (untuk interaksi strategis belanja pemerintah), dan model SAR two-regimes (SAR-TR) (untuk menganalisis apakah interaksi belanja antar pemerintah daerah terkait dengan proses politik yardstick). Model tersebut diestimasi dengan Maximum Likelihood. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat komparasi (yardstick) yang dilakukan oleh pemilih di Jawa Tengah dalam memutuskan apakah akan memilih lagi petahana atau tidak. Sementara itu, hasil analisis menunjukan bahwa interaksi belanja terjadi pada belanja fungsi pendidikan dan kesehatan. Selain kedua belanja tersebut, tidak terdapat interaksi belanja tetapi berupa common fiscal shock. Hasil analisis juga menunjukan bahwa proses politik yardstick belum menjadi pendorong interaksi antar pemerintah daerah.