ANALISIS KEBIJAKAN PENANGANAN KEMACETAN LALULINTAS DI JALAN TEUKU UMAR KAWASAN JATINGALEH SEMARANG DENGAN METODE ANALISIS HIRARKI PROSES (AHP)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kemacetan lalulintas yang terjadi di Jalan Teuku Umar Kawasan Jatingaleh Semarang dan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan penanganan masalah kemacetan lalulintas. Dalam penelitian ini kemacetan lalulintas merupakan salah satu dampak negatif dari pertumbuhan dan perkembangan kota dengan penyebab utama yaitu bertambahnya jumlah pengguna kendaraan pribadi yang semakin tidak terkendali setiap tahunnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis hirarki proses (AHP). Analisis dilakukan terhadap sepuluh alternatif kebijakan penanganan kemacetan lalulintas yang diperoleh dari hasil wawancara dengan key persons. Alternatif kebijakan tersebut dibagi dalam tiga aspek yaitu aspek ekonomi, lingkungan, dan kelembagaan. Dalam masing-masing aspek terdapat alternatif-alternatif kebijakan yaitu aspek ekonomi: 1.Menerapkan tarif parkir per jam, 2.Menerapkan pajak progresif kendaraan bermotor, 3.Mengurangi subsidi BBM. Kemudian aspek lingkungan: 1. Menerapkan carbon tax, 2.Menerapkan uji emisi kendaraan bermotor, 3.Menerapkan car free day pada ruas jalan yang kepadatannya tinggi. Yang terakhir adalah aspek kelembagaan terdiri dari: 1.Penyediaan BRT, 2.Penerapan konsep tata guna lahan mix use, 3.Pembangunan overpass dan underpass di Kawasan Jatingaleh, 4.Pembangunan jalan lingkar (ringroad) sebagai jalan alternatif. Sepuluh alternatif kebijakan tersebut akan dianalisis terhadap tiga komponen responden yaitu key persons, masyarakat sekitar Jalan Teuku Umar, dan pengguna Jalan Teuku Umar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keseluruhan alternatif dari setiap aspek oleh masing-masing responden memilih kebijakan dalam upaya mengurangi kemacetan lalulintas dengan cara penyediaan sarana angkutan umum massal berupa BRT (Bus Rapid Transit) dengan inconcistency ratio sebesar <0,1 yang berarti hasil analisis tersebut konsisten dan dapat diterima. Kebijakan penyediaan BRT merupakan kebijakan dengan tingkat prioritas tertinggi. Penyediaan BRT dianggap efektif dalam mengurangi kemacetan lalulintas karena dengan adanya BRT diharapkan dapat merubah persepsi masyarakat luas untuk beralih dari menggunakan kendaraan pribadinya ke penggunaan angkutan missal seperti yang diterapkan di Negara maju. Empat besar prioritas kebijakan lainnya adalah sebagai berikut: Responden key persons memilih penyediaan BRT, penerapan konsep mix use, pembangunan overpass-underpass, dan mengurangi atau membatasi subsidi BBM. Sedangkan untuk responden masyarakat sekitar memilih penyediaan BRT, penerapan uji emisi, penerapan car free day, dan penerapan pajak progresif. Responden pengguna jalan memilih penyediaan BRT, penerapan car free day, mengurangi atau membatasi subsidi BBM, dan penerapan tarif parkir per jam atau tarif parkir mahal. Kata kunci: Kemacetan lalulintas, AHP (Analisis Hirarki Proses), Kawasan Jatingaleh, BRT (Bus Rapid Transit).