ANALISIS KINERJA KEUANGAN SERTA KEMAMPUAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

ABSTRAK Kemampuan keuangan daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBD yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembantuan. Permasalahan pada penelitian ini adalah perkembangan APBD di Provinsi DIY dan Provinsi Banten yang rendah dibandingkan dengan Provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kinerja dan kemampuan keuangan pemerintah Kabupaten/Kota tersebut. Data yang digunakan adalah data sekunder berdasarkan data laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementrian Keuangan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis rasio keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih tergolong kurang baik, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah tergolong dalam kategori kurang, rasio efektivitas keuangan daerah termasuk kategori efektif, rasio aktivitas keuangan daerah termasuk kategori kurang baik, rasio pertumbuhan dikategorikan rendah. Kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong rendah, dilihat dari rasio DOF yang tergolong kurang dan rasio IKR yang tergolong cukup. Sedangkan kinerja keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten masih tergolong kurang baik, dilihat dari rasio kemandirian keuangan daerah masih tergolong dalam kategori rendah, rasio efektivitas keuangan daerah termasuk kategori efektif, rasio aktivitas keuangan daerah termasuk kategori kurang baik, rasio pertumbuhan keuangan daerah dikategorikan rendah. Sedangkan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Banten tergolong rendah, dilihat dari rasio DOF yang tergolong sedang dan rasio IKR yang tergolong cukup. Kata kunci : Pendapatan Asli Daerah, Kinerja Keuangan, Kemampuan Keuangan.