STRATEGI PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL DAN KOPERASI KECIL (UMKK) SELAKU PENYEDIA BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Empiris Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara)

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui kepatuhan aparat birokrasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance pengadaan barang dan jasa pemerintah di setiap SKPD di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara sebagai upaya untuk memaksimalkan peran UMKK sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 200 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan perubahan-perubahannya. Juga untuk mengetahui tingkat kelayakan dan keberdayaan UMKK, serta menentukan strategi pemberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer. Data sekunder berasal dari beberapa instansi yang terkait penelitian ini. Data primer berasal dari SKPD berjumlah 47 instansi. Data UMKK selaku penyedia barang dan jasa sebanyak 50 UMKK. Melalui kuesioner yang disediakan akan diketahui persepsi dari setiap responden baik dari SKPD maupun UMKK. Penentuan strategi pemberdayaan dilakukan melalui pendalaman data focus group discussion (FGD), wawancara mendalam dengan key persons, dan analitycal hierarchy process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan aparat birokrasi dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip good governance pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat tinggi yakni rata-rata mencapai 82,93 persen. Tingkat kepatuhan terdiri dari efisien sebesar 82,76 persen, efektif 84,71 persen, transparan 82,19 persen, terbuka 83,57 persen, bersaing 81,91 persen, adil/tidak diskriminatif 82,01 persen dan akuntabel sebesar 83,36 persen. Selain itu, implementasi penyusunan Rencana Umum Pengadaan (RUP) rata-rata 73,53 persen. Tingkat kelayakan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah juga tinggi rata-rata sebesar 70 persen. Dengan menggunakan 21 variabel penilaian kelayakan yang harus dipenuhi oleh setiap UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah, menunjukkan 13 variabel layak, dan 8 variabel lainnnya belum layak. UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah di Kota Bitung sudah cukup layak mengikuti tender barang dan jasa pemerintah, meskipun harus terpenuhi dahulu variabel yang belum layak tersebut. Keberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa dengan menggunakan 6 aspek dan indikator-indikator yang memengaruhinya masih belum berdaya (powerless). Hanya Aspek Kelaikan Penyedia (AKPU) yang memiliki keberdayaan tinggi sebesar 83,60 persen, sedangkan 5 aspek lainnya masih di bawah 50 persen. Strategi pemberdayaan UMKK selaku penyedia barang dan jasa pemerintah ditentukan melalui hasil FGD, deep interview dengan key person, dan AHP dengan 6 aspek strategi dan alternatif masing-masing 5 alternatif strategi yaitu: Aspek Usaha (5 alternatif), Aspek Teknologi & Informasi (5 alternatif), Aspek Stakeholder (5 alternatif), dan Aspek Kelaikan Penyedia (5 alternatif)