PENGARUH KETIMPANGAN PENDAPATAN, KEMISKINAN, PENGANGGURAN, DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN PROPERTI DI INDONESIA TAHUN 2018-2022

Kejahatan properti yang mencakup pencurian, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, pengrusakan atau penghancuran barang, pembakaran dengan sengaja, penadahan, dapat mengancam keselamatan publik dan stabilitas ekonomi. Pada negara berkembang seperti Indonesia dengan kondisi sosio-ekonomi yang beragam, melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan properti sangat penting untuk perumusan kebijakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan terhadap kejahatan properti di Indonesia tahun 2018-2022. Penelitian ini menggunakan data panel yang merupakan kombinasi antara deret waktu (time series) dan kerat lintang (cross section). Data time series yang digunakan yaitu tahun 2018-2022 dan data cross section yang digunakan yaitu 34 provinsi di Indonesia. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika (BPS). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan sedangkan variabel dependennya yaitu kejahatan properti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan model FEM (Fixed Effect Model) yang dipilih berdasarkan uji Chow dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel ketimpangan pendapatan dan kemiskinan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kejahatan properti, pengangguran dan pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kejahatan properti di Indonesia tahun 2018-2022. Secara simultan variabel ketimpangan pendapatan, kemiskinan, pengangguran, dan pendidikan berpengaruh terhadap variabel kejahatan properti di Indonesia tahun 2018-2022 dengan nilai koefisien determinasi atau R2 sebesar 0,94 atau 94,25 persen. Pemerintah diharapkan dapat melakukan pemerataan pembangunan terutama di bidang pendidikan, agar kualitas sumber daya manusia dan produktivitas tenaga kerja bisa meningkat sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan properti.